Komunikasi Politik Struktural VS Kultural: Analisis Kritis Wacana Politik M. Amien Rais dan Ahmad Syafi’i Ma’arif dalam Dinamika Komunikasi Politik Muhammadiyah

Kajian tentang komunikasi politik sudah banyak dilakukan, akan tetapi yang berkaitan dengan organisasi sosial keagamaan masih jarang ditemukan. Begitupun kajian tentang organisasi sosial seperti Muhammadiyah sudah banyak dilakukan, akan tetapi buku yang secara spesifik membahas Muhammadiyah dalam perspektif komunikasi politik, lebih khusus lagi wacana politik yang dikembangkan oleh ketua umumnya belum banyak penulis temui. Disinilah, penulis berharap buku ini dapat menjadi sumbangsih mengisi mengisi kekosongan ruang dan memperkaya khazanah, serta memberikan warna lain dalam kajian tentang relasi Muhammadiyah dan politik, sebagaimana di kemukakan oleh Alexis de Tocqueville, bahwa organisasi kemasyarakatan non politik biasanya memiliki konsekuensi politik yang vital sebab mereka bisa menggunakan institusi inter relasi untuk menggagas hubungan antara anggota masyarakat, partai politik, dan pemerintah. Fungsi-fungsi organisasi sosial ini tentunya sangat berarti dalam membangun kehidupan demokrasi. (Alexis de Tocqueville, 1969)
Pernyataan Alexis de Tocqueville yang penulis kutip di atas nampaknya cocok untuk menggambarkan rentang sejarah relasi Muhammadiyah dan politik. Memang, Muhammadiyah adalah organisasi sosial keagamaan yang non politik, akan tetapi sebagai gerakan Islam yang mempunyai jumlah pendukung yang sangat besar, tentu Muhammadiyah memiliki political magnitude yang sangat besar pula. Pada sisi lain, organisasi-organisasi yang secara eksplisit tidak memiliki tujuan politik biasanya memiliki keterlibatan yang lebih besar dalam politik (Gabriel A Almond and Sydney Verba, 1989; 245).
Buku Komunikasi Politik Struktural Vs Kultural ini mencoba mengupas tentang komunikasi politik struktural yang tergambarkan dalam wacana politik yang dikembangkan oleh M. Amien Rais yang memimpin Muhammadiyah pada tahun 1994-1998 yang merupakan era akhir kekuasaan rezim Orde Baru dibawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Pada sisi lain, buku ini juga menyajikan tentang komunikasi politik kultural yang tergambarkan dalam wacana politik A. Syafi’i Ma’arif pada tahun 1998-2005. Kedua era ini memiliki konsteks yang berbeda, dimana era Orde Baru dicirikan dengan tirani kekuasaan yang otoriter, sementara era reformasi dicirikan dengan demokrasi dan keterbukaan.